Ayudia Bela
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan negara, APBN dapat digunakan untuk mengatur berapa besarnya dana dalam perekonomian harus dialirkan ke pemerintah yaitu melalui mekanisme perpajakan dan instrumen lainnya.
Dari sisi belanja negara, pemerintah dapat mengatur alokasi dana untuk sektor-sektor perekonomian, berdasarkan preferensi atau kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Kebijakan pemerintah melalui APBN ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akan mendorong tingkat konsumsi dan investasi domestik. Dengan demikian, pemilihan kebijakan APBN bukan sekedar bagaimana agar investasi meningkat, dunia usaha domestik memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat, dan pasar domestik bisa menjadi pasar yang menguntungkan, baik untuk produk dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pengaruh APBN terhadap pambangunan yaitu:
- Mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar
- Mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi
- Mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat beroperasi secara mandiri pada awal tahun 2023
- Meningkatkan sinergitas pendanaan antar K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU
- Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
