Ayudia Bela
Cara mengatasi kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang diarahkan untuk membantu individu, keluarga dan kelompok keluarga yang mengalami masalah kemiskinan agar terentas ke tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak serta sekaligus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
Ada beberapa langkah yang dipersiapkan untuk mengatasi kemiskinan, dengan melalui pendikatan karakteristik penduduk miskin, sebagai berikut.
1. Karakteristik Sosial Demografi
a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan
Dengan landasan keimanan dan ketakwaan, maka akan memperoleh suatu keberkahan dan rahmat. Sehingga akan dapat terhindar dari keputus-asaan dan selalu bersikap sabar dalam menghadapi cobaan serta berpendirian teguh.
b. Melakukan pemerataan akan sumber daya dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh masyarakat
Dengan melihat Head Count Index, dimana tingkat ketimpangan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada daerah perdesaan, maka sebagimana yang ditawarkan oleh kelompok Neoklasik dengan keyakinan tentang adanya “tricle-down effect”. Hal ini karena ada pendapat bahwa ketimpangan disebabkan oleh rasio harga yang tidak sesuai dengan sasaran pemerataan, penyesuaiannya melalui harga relatif. Sehingga resep dari Neoklasik lebih dikenal dengan istilah “The Price is Right”. Dengan kebijakan tersebut diyakini bahwa negara akan mengalami pertumbuhan, yang didahului dengan pertumbuhan di masyarakat tingkat bawah di seluruh wilayah.
c. Meningkatkan pendayagunaan lembaga sosial
Kemiskinan harus diberantas dengan suatu sistem ekonomi, maka keberadaan lembaga sosial sebagai alternatif terbaik dengan essensi utama mengurangi kemiskinan. Karena keberadaan lembaga-lembaga sosial tersebut diharapkan akan mampu menggalang persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandasi sikap saling menghormati dan saling tolong menolong terhadap sesama.
2. Karakteristik Pendidikan
a. Mengeembangkan sumber daya manusia
Dalam usaha mengatasi kemiskinan lebih diorientasikan pada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, diantaranya melalui pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk miskin.
b. Memberi peluang usaha atau berorganisasi
Memberikan peluang untuk terbentuknya lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi untuk memberdayakan kemampuan yang dimiliki masyarakat terutama penduduk miskin
3. Karakteristik Ketenagakerjaan
a. Meningkatkan etos kerja yang tinggi
Dengan bekerja secara disiplin dan tanggung jawab, maka dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja
b. Memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin
Strategi yang ditawarkan oleh Bank Dunia yaitu berupa kebijakan melakukan pemerataan bersama dengan pertumbuhan. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin.
4. Karakteristik Tempat Tinggal
a. Pendekatan pendapatan atau pengeluaran
Strategi yang pernah ditawarkan oleh International Labor Organization ((ILO) pada tahun 1976, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini alokasi pendapatan pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi secara langsung kebutuhan dasar manusia sehingga tercapai kesejahteraan penduduk miskin.
b. Pendekatan lokasi
Dengan cara pemerintah menanamkan investasinya ke proyek-proyek pembangunan yang diarahkan ke daerah perdesaan, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal.
Program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan.
Apapun yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan terlaksana dan mencapai apa yang diharapkan, jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai sasaran implementasi setiap kebijakan pembangunan dan kemasyarakatan.
